dprd kabupaten atau kota tugasnya. Daerah Pemilihan VI : Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis. dprd kabupaten atau kota tugasnya

Penambahan terjadi di 42 kabupaten/kota. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat. Namun saat ini akan disederhanakan dengan dua usulan simulasi, yaitu model 1 (3 surat suara), model 2 (2 surat suara), sebagai berikut: Model 1: Surat suara model. Dinas daerah dipimpin kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. 18 Oktober 2022. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang. Selain ketua, adapun anggota DPRD kabupaten dengan jumlah minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. written by Yana Musdaliva M. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 2009 Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Jateng Buku Profil PNS Prov. Peranan di Majelis Legislatif. Yolanda Agne. Huruf i Baca Juga: Mengapa Landmark Kota Bandung Ini Disebut Gedung Sate? Tingkat pemerintahan yang berbeda ini dipimpin oleh pemimpin yang berbeda juga. Kemudian fungsi DPRD kabupaten/kota terdapat pada pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi yaitu: 1) Legislasi Fungsi legislasi adalah daerah yang merupakan fungsi DPRD kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; danKOMPAS. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Minat Menjadi Caleg 2024? Begini Syaratnya Menurut Undang-Undang. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi. (5) Anggota Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak untuk memilih gubernur, bupati, dan. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Minahasa. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : Tugas : - Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. FUNGSI DPRDDPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah Anggaran, Kewenangan dalam hal. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelornpok Jabatan Fungsinnal lingkllngçn Sekretariat DPRD Kabupaten But on. Pasal 80 ayat (1) juga telah menyatakan bahwa setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah, lalu pada ayat (2) menjelaskan bahwa usul prakasa yang dimaksud. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ; h. 12. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pada Pasal 154 Undang-Undang No. Berikut ini proses yang dilalui untuk membuat Peraturan daerah. 10. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga legislatif yang dikutip dari laman DPRD Kabupaten Buleleng: Pengertian. PENDAHULUAN Kepemerintahan daerah yang baik. Mencari Tahu Lebih Banyak Tentang DPRD Kabupaten atau Kota. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi. Dhéwan Perwakilan Rakyat Dhaérah Provinsi Jawi Wétan, Madura: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jhâbâh Dhimor ), disingkat DPRD Jawa Timur atau DPRD Jatim, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pasal 18A dalam UUD 1945 menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelantikan biasanya dilakukan di gedung DPRD. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Pasal 421 ayat (1) UU No. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati. Dalam menentukan alokasi kursi Anggota DPRD pada Pemilu 2024 terdapat beberapa pedoman yang diantaranya sebagai berikut ini: 1. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan. 25 Tugas DPRD Provinsi di Dalam Masyarakat Indonesia. Pengertian Tugas Pembantuan. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga. Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. c) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. KPU melakukan terobosan dalam menyambut Pemilu Serentak 2024 dengan menyederhanakan surat suara. Penyelenggara pemerintah daerah dan seluruh tugasnya yang wajib dilakukan dengan baik untuk mendukung. Pengusulan tersebut berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota yang dilengkapi dengan berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah dan disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. idProvinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; e. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. pengawasan. wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. A. undang Nomor 27 tahun 1999 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Propinsi/Kabupaten Kota, menerangkan bahwa anggota Legislatif memiliki tiga fungsi, khususnya fungsi pengawasan, yang dalam menjalankan fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan secara politis untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam bentuk memberikan teguran atau. Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1 -7). Tenaga administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah orang yang ditunjuk atau disetujui oleh anggota DPRD diluar pegawai Sekretariat DPRD (Non-PNS) untuk mengelola kegiatan Reses sebanyak 1 (satu) orang. b) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan sistem distrik berwakil banyak, artinya setiap daerah (propinsi) diwakili oleh 4 dan setiap orang berhak untuk mencalonkan diri. Sedangkan pada lembar kedua KPU menggabungkan kolom pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Membentuk Perda. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan. TUGAS, WEWENANG, dan HAK. penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 3. 4. 18/2016. Masa jabatan mereka sama seperti masa jabatan anggota lembaga perwakilan rakyat lainnya, yaitu 5 tahun. Kemudian, jumlah anggota DPR adalah 560 orang, sebagaimana. Politik (arti & contoh)? DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten atau kota, merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 2 2. Statistik Pegawai E-Book BKD Prov. penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil. Daerah Pemilihan VI : Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis. Sejak tahun 2014, DPRP beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan 14 orang yang. Menjatuhk an sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU. Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota menyatakan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Pemimpin daerah di tingkat pemerintahan ini memiliki kewenangan yang berbeda dan urusan pemerintahan yang berbeda dalam melaksanakan kepemimpinan di wilayah pemerintahannya. " Maka, dalam pemilihan umum kepala daerah, masyarakat juga memilih anggota DPRD sebagai wakilnya dalam pemerintahan daerah. Dalam Pemilu serentak tersebut masyarakat akan memilih anggota DPR, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Dinas. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga legislatif yang dikutip dari laman DPRD Kabupaten Buleleng: Pengertian. Keberadaan pemerintah daerah di Indonesia sudah ada sejak dulu begitu pula segala wewenang dan tugas yang dijalankannya. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon daerah. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Kabupaten Banjar adalah UU No. a. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan refleksi akhir tahun 2021 yang digelar DPRD Kota Bogor di Braja Mustika Convention, Rabu. Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan. Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam. 00 sampai 16. Anggota DPRD adalah anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, atau anggota DPRD kota. 2. Mengajukan rancangan Perda. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRDKehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Contoh dinas daerah, yaitu dinas pendapatan, dinas pendidikan dan pengajaran, dinas kesehatan, serta dinas pariwisata, seni, dan budaya. (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota harus memenuhi persyaratan: a. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Disisi lain peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pusat pun tidak berjalan efektif, sehingga SDM aparatur tidak dapat didistribusikan secara merata. Kewajiban Anggota DPRD. Di Indonesia, gubernur adalah kepala penyelenggarah wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Adapun dalam rapat di Komisi II DPR disepakati, surat suara yang akan digunakan sama dengan pemilu 2019, yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu-abu, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berwarna merah, dan surat anggota DPRD kabupaten atau kota berwarna kuning, untuk surat suara. Peraturan yang mengatur segala hal mengenai provinsi ada dalam UU RI No. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki. JawaPos. menjatuhkan lawan melainkan untuk menjaga pemerintah daerah agar melakukan tugasnya dengan baik. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah ; g. Menyusun rancangan program Bapemperda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun. Berdasarkan pendapat tersebut di atas dan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dijelaskan pada pasal 18 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2. Sejarah KPU. Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa. Lembaga Teknis Daerah. Sidrap Tahun 2021 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Desa atau Kelurahan. meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Talavera Office Suite, 18th Floor, Jalan TB Simatupang, kav 22-26, RT. Editor. Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disingkat menjadi DPRD memiliki pengertian yaitu suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang mana memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara. Setiap OPD memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mana mereka bertanggungjawab kepada Bupati selaku kepala daerah. Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Pasal 78 (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: a. 9. H. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 32/2004 pasal 38, gubernur dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Dprd kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan adminsitratif kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) DPRD kabupaten melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Kursi Anggota DPR RI sebanyak 84 Dapil dan 580 Kursi, DPRD Provinsi sebanyak 301 Dapil dan 2. Perankat daerah kabupaten atau kota membantu pemerintah daeah dalam menjalankan tugasnya. Perangkat daerah. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Garut. DPRD kabupaten mempunyai fungsi: a. Komisi. Si, memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan rombongan kaji terap Kabupaten Sintang ke Desa Adat Kutuh, Kabupaten Badung,. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Huruf h: Cukup jelas. 10 tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut : jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang ; jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang ; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih. dan pola perilalaku memilih apakah berupa politik massa. DPRD dibedakan menjadi DPRD Kabupaten, DPRD Kota, dan DPRD Provinsi. DPRD kabupaten/kota dari fraksi dan gabungan fraksi yang sama. 510 kursi. Provinsi. Pertanyaan Anda menyangkut soal berhentinya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yaitu jika berhalangan tetap, meninggal dunia, atau tersangkut kasus korupsi. oleh DPRD kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu dengan cara meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota,. Memberikan pertimbangan kepada. Oleh: (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi didirikan pada tahun 1999. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Peraturan mengenai lembaga ini beserta jajarannya telah tertuang secara jelas dalam UU 22/2007. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2012 dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin oleh seorangPimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Badan Kehormatan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo. tugasnya dengan baik (H. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disingkat menjadi DPRD memiliki pengertian yaitu suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang mana memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia. 050/2021, dengan melakukan verifikasi, pemeriksaan dan. (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Utara (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas diDewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disingkat menjadi DPRD memiliki pengertian yaitu suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang mana memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia. Hak DPRD selanjutnya adalah hak angket yaitu Merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah baik itu kabupaten/kota atau provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. a Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah6. Dalam DPR periode 2019 – 2024, terdapat 11 komisi. Tujuannya agar publik bisa mengenal dan menilai calon anggota legislatif yang mewakili mereka di DPD RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Pasal 11Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No. Untuk masa jabatan seorang Kepala daerah yaitu hanya 5 tahun dan terhitung sejak pelantikan atau sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 78 jo. Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan 2, maka tugas PPK dalam Pemilu adalah sebagai berikut: 1. Wali kota dan gubernur memiliki perbedaan yang besar dalam hal tugas dan wewenangnya. 7) Dapil 7 (Seluma): 5 kursi. Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kota Surakarta . Dia menjelaskan pendaftaran untuk tanggal 1 sampai 13 Mei dilakukan mulai pukul 08. Profil DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai. [1] Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas. dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD ditetapkan sebagai berikut: a. Pada dasarnya, KPU diberikan tugas oleh undang-undang untuk menyukseskan Pemilu. Tugas dan wewenang gubernur.